Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan pandangan yang menarik mengenai isu kepemilikan Harta Pejabat di Indonesia. Menurutnya, kekayaan yang fantastis atau di atas rata-rata tidak seharusnya menjadi polemik, asalkan sumbernya jelas. Hal ini menjadi kunci utama yang harus dipegang teguh oleh setiap aparatur negara.

Sahroni menekankan bahwa Harta Pejabat harus selalu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Jika kekayaan tersebut berasal dari warisan, bisnis yang sah sebelum menjabat, atau investasi legal, maka tidak ada masalah. Masyarakat berhak tahu, namun tidak boleh menghakimi tanpa bukti.

Pandangan ini muncul di tengah tingginya sorotan publik terhadap laporan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Fokusnya seharusnya bukan pada besaran angkanya, melainkan pada kejelasan asal-usulnya. Transparansi adalah obat terbaik untuk meredam kecurigaan publik terhadap Harta Pejabat.

Menurutnya, jika seorang pejabat memiliki latar belakang sebagai pengusaha sukses, wajar jika LHKPN-nya mencatat nominal besar. Hal terpenting adalah konsistensi laporan dengan profil dan riwayat pekerjaan mereka. Harta Pejabat yang mencurigakan adalah yang tumbuh secara tidak wajar selama masa jabatan.

Sahroni, yang dikenal juga sebagai ‘Crazy Rich Tanjung Priok’, menyuarakan pentingnya edukasi publik terkait sumber kekayaan. Masyarakat perlu diedukasi bahwa tidak semua Harta Pejabat yang besar berasal dari korupsi. Kejelasan dan keterbukaan adalah fondasi untuk membangun kepercayaan.

Pernyataan ini mendorong semua pejabat untuk tidak hanya melaporkan, tetapi juga menjelaskan secara detail peningkatan kekayaan mereka. Mekanisme pelaporan LHKPN harus lebih ketat dalam memverifikasi data dan sumber dana. Ini adalah upaya nyata melawan praktik pencucian uang.

Sahroni juga mengkritisi framing media yang terkadang langsung mengaitkan kekayaan dengan tindak pidana. Dia berharap publik dapat lebih objektif dalam menilai. Selama tidak ada pelanggaran hukum, Harta Pejabat, meskipun fantastis, adalah hal yang sah.

Pemerintah dan lembaga terkait didorong untuk memanfaatkan teknologi demi mempermudah dan memperjelas proses pelaporan kekayaan. Keterbukaan data dan kemudahan akses informasi publik akan membantu masyarakat memahami sumber Harta Pejabat dengan lebih baik.

Pandangan Sahroni menjadi pengingat bahwa Harta Pejabat adalah isu sensitif yang memerlukan pendekatan seimbang. Di satu sisi, harus ada pengawasan ketat. Di sisi lain, tidak boleh ada diskriminasi terhadap pejabat yang memang kaya secara sah.

Kesimpulannya, nilai wajar atau tidaknya Harta Pejabat terletak pada kejujuran dan keterbukaan dalam melaporkan asal-usulnya. Pejabat harus berani transparan, dan publik harus bijak dalam menilai. Keduanya berperan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kredibel.